Oleh: Muliadi Saleh, Esais Reflektif dan Direktur Eksekutif Lembaga SPASIAL
SUARA alam itu datang dengan lantang pada penghujung 2025. Sumatera—pulau Suwarnadwipa yang sejak lama dipuji karena kekayaan tanah dan mineralnya—terendam banjir dan teriris oleh longsor. Seolah bumi mengirim kita sepucuk surat panjang yang tidak ditulis dengan tinta, melainkan dengan lumpur, air bah, dan jeritan warga yang kehilangan rumah, kebun, bahkan harapan.
Paragraf pembuka surat itu adalah hujan. Bukan hujan biasa, tetapi hujan yang turun lebih padat dari kisah-kisah lama tentang musim basah. Ia mengguyur hutan yang telah hilang, membasahi tanah yang kehilangan cengkeraman akar, serta membebani bukit-bukit yang rapuh—rapuh seperti ingatan kita tentang urgensi merawat bumi. Seperti air mata yang tak tertampung, ia mengalir mencari tempat paling rendah. Ironisnya, tempat terendah itu adalah kampung-kampung yang dibangun tanpa tata ruang yang memadai, di lembah yang diabaikan, dan di bantaran sungai yang sejak lama kita sempitkan.
Bencana ini bukan sekadar peristiwa alam; ia adalah kronik panjang dari keterlambatan membaca tanda. Para ahli lingkungan telah mengeja huruf-huruf peringatan sejak lama: deforestasi yang kian membabi buta, izin tambang yang dirilis lebih cepat daripada evaluasinya, pembangunan yang menabrak kontur tanah, hingga alih fungsi lahan yang menyingkirkan rawa dan mangrove. Semua itu bukan sekadar statistik—tetapi sejarah kelalaian yang kini tiba pada bab penagihannya.
Dan tagihan itu datang dengan getir.
Warga berlari menyelamatkan diri sementara luapan sungai menggulung badan jalan seperti permadani basah yang diseret deras. Sawah berubah menjadi danau kecokelatan. Longsor merobek bukit, menghadiahkan duka kepada keluarga yang tak sempat menutup pintu rumahnya. Di media sosial, terpampang potongan-potongan kisah: seorang ibu menggendong anaknya melewati banjir; seorang bapak memandang rumahnya yang kini tinggal rangka; sekelompok remaja menyelamatkan buku-buku sekolah dari hanyut. Semua itu fragmen kecil dari kisah besar tentang ketahanan manusia—yang justru tengah diuji oleh keputusan buruk manusia lainnya.
Bencana 2025 adalah cermin, dan cermin tak pernah berbohong. Ia memantulkan betapa rapuhnya tata ruang kita, betapa lamban sungai-sungai tersumbat itu dibersihkan, betapa kerap kita hanya ribut setelah air meninggi. Ia juga memantulkan kegagalan kolektif: dari pembuat kebijakan yang lebih gesit mengeluarkan izin dibanding melakukan evaluasi, sampai masyarakat yang masih menebang tanpa menanam, membuang tanpa memilah, membangun tanpa menghitung risiko.
Namun dalam setiap gelap ada suluh. Kita melihat relawan muda menyisir desa-desa, membagi makanan, memeluk anak-anak yang kehilangan sekolah. Warga bergotong-royong memperbaiki jalan, membersihkan sungai, dan mengantar logistik menggunakan perahu sederhana. Kemanusiaan itu tidak hilang—yang hilang adalah kesungguhan kita merawat ekologi tempat kemanusiaan itu tumbuh.
